Reformasi Kepolisian Dalam Perspektif Kebijakan Publik: Antara Kolaborasi Dan Tantangan Implementasi
Published
14 April 2026
Type
Opini
Views
139
Downloads
12
Isi Opini
Wahyu Nugroho Setyawan
Senopati Institute, Indonesia
Email: wahyuns2003@senopatistrategic.com
Abstrak
Artikel ini membahas perkembangan kebijakan publik di bidang kepolisian melalui telaah literatur yang menyoroti reformasi institusi, community policing, dan akuntabilitas. Dalam beberapa dekade terakhir, orientasi kepolisian bergeser dari model yang dominan reaktif menuju pendekatan yang lebih kolaboratif dan berbasis masyarakat. Meski arah ini terlihat menjanjikan, hasilnya di lapangan belum selalu konsisten. Kajian ini menunjukkan bahwa reformasi kepolisian tidak cukup dilakukan melalui pembaruan prosedur atau perangkat formal saja. Perubahan yang lebih substansial dibutuhkan, terutama pada budaya organisasi, tata kelola, dan pola hubungan antara polisi dengan masyarakat. Pada saat yang sama, akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi syarat penting untuk membangun kepercayaan publik. Dalam konteks Indonesia, tantangan utama terletak pada jarak antara kebijakan normatif dan pelaksanaannya, serta pada kebutuhan untuk menyesuaikan model global dengan konteks lokal. Artikel ini berupaya memberi gambaran yang lebih utuh mengenai arah pengembangan kebijakan kepolisian ke depan.
Kata kunci: reformasi kepolisian, community policing, akuntabilitas, kebijakan publik, tata kelola